PERAN ORMAS MUHAMMADIYAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK DI PROVINSI BENGKULU
Ali Akbarjono1, Sepri Yunarman1 & Retni2*
1Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Dehasen Bengkukulu
sepriyunarman@mail.uinfasbengkulu.ac.id
Abstrak
Latar Belakang
Dinamika ummat Islam kerap diwarnai perbedaan pendapat dalam memandang sebuah persoalan yang terjadi dimasyarakat, termasuk soal hukum merokok. Ditengah perdebatan kelompok Ormas Islam dalam memandang Fatwa haram tentang Rokok, hal yang harus disadari adalah angka perokok di Indonesia yang cenderung meningkat pesat setiap tahunnya. Provinsi Bengkulu, sebagai salah satu provinsi yang penduduknya mayoritas Islam, juga merupakan Provinsi dengan angka perokok tertinggi di Indonesia. Perda KTR sudah disahkan, namun beberapa faktor utama yang menyebabkan pelaksanaan Perda KTR belum efektif, yakni masih rendahnya anggaran dana serta minimnya pelibatan kelompok masyarakat dalam sosialisasi ataupun pengawasan bagi para pelanggar. Padahal dalam Perda KTR sudah memberi ruang peran serta kelompok masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Perda tersebut. Ormas Muhammadiyah dalam satu kelompok masyarakat yang memiliki visi yang sama dengan Perda KTR dengan membuat Fatwa Haram merokok. Selain itu, Ormas Muhammadiyah merupakan salah satu ormas terbesar di Indonesia dengan puluhan juta anggotanya yang tersebar dari pusat hingga daerah terpencil. Ormas Muhammadiyah juga sudah mendirikan beberapa lembaga yang konsen dalam penanggulangan tembakau yang terpusat di beberapa kampus Muhammadiyah.
Metode
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Fatwa Haram Merokok Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam perilaku Kader serta peran Ormas Muhammadiyah dalam mendukung pelaksanaan Perda KTR di provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan model Miles dan Hubberman melalui tiga tahap, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian
Peneliti menemukan Implementasi Fatwa Haram Merokok Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam perilaku Kader di Bengkulu sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas pengurus Muhammadiyah di Provinsi yang sudah mengetahui dan sepakat dengan hukum merokok serta telah mengaplikasikan perilaku anti rokok dalam diri dan keluarganya. Sementara itu, peran Ormas Muhammadiyah dalam mendukung pelaksanaan Perda KTR di provinsi Bengkulu belum Optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya media sosialisasi dan edukasi tentang Kawasan Tanpa Rokok baik di kantor sekretariat maupun tempat amal usaha Muhammadiyah Provinsi Bengkulu. Selain itu, keterlibatan ormas Muhammadiyah untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan Perda KTR juga belum ada.
Kesimpulan
Ormas Muhammadiyah perlu membuat program kaderisasi yang baik untuk regenerasi didaerah. Sehingga targetnya bukan hanya terpenuhi struktur kepengurusan, namun juga orang-orang yang mendukung fatwa Muhammadiyah tentang haram merokok. Selain itu Pimpinan Pusat membuat edaran agar semua pengurus Muhammadiyah didaerah dapat mensosialisasikan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di setiap lembaga amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Kepada Pemerintah, agar dapat mengundang dan melibatkan seluruh kelompok Masyarakat untuk membuat program kerjasama dalam mendukung pelaksanaan Perda KTR diwilayah masing-masing.
Kata Kunci : Ormas Muhammadiyah, Perda KTR, Provinsi Bengkulu